Advertorial

Turun ke Jalan, Pj Bupati Inhil Lakukan Aksi Bersih-bersih Saluran Got

Dibaca: 13662 kali  Sabtu, 12 Mei 2018 | 16:59:31 WIB
Turun ke Jalan, Pj Bupati Inhil Lakukan Aksi Bersih-bersih Saluran Got
Ket Foto :

TEMBILAHAN- RIAUTRIBUNE: Pj Bupati Inhil, Rudyanto didampingi pejabat eselon Pemkab Inhil melakukan aksi bersih-bersih di beberapa jalan yang ada di dalam Kota Tembilahan, Jumat (11/5/2018).

 

Dalam kesempatan itu, ia pun turut melakukan aksi bersih-bersih dengan membuang sampah yang menyimbat di got-got yang ada di tepi jalan.

 

Kegiatan yang dilakukan Rudyanto itu, merupakan rangkaian dalam rangka Milad ke-53 Inhil yang akan jatuh lada Bulan Juni serta dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan.

 

"Hari ini kita melaksanakan gotong royong massal oleh seluruh SKPD dan instansi Vertikal dalam rangka Milad ke-53 Inhil. Gotong Royong kita laksanakan di beberapa titik di Kota Tembilahan," jelasnya.

 

Dalam kesempatan itu. Ia juga menghimbau untuk membangun rasa kebersihan bersama-sama.

 

"Seharusnya masyarakat ikut serta dalam melaksanakan kebersihan ini karena untuk kebersihan lingkungan kita juga," tukas Rudyanto. (mal/adv/grc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.