Satreskrim Polres Inhil Limpahkan Perkara Kepabeanan Kepada KPPBC Tembilahan

Dibaca: 23679 kali  Jumat, 13 April 2018 | 19:45:59 WIB
Satreskrim Polres Inhil Limpahkan Perkara Kepabeanan Kepada KPPBC Tembilahan
Ket Foto :

TEMBILAHAN - RIAUTRIBUNE- Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir, melimpahkan perkara kepabeanan yang ditanganinya kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Hal demikian disampaikan oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir AKP M. Adhi Makayasa, S.H., S.I.K., kepada awak tribratanews.polri.go.id, dalam sebuah wawancara, Jumat, 13/4/2018. 

 

Penyerahan perkara kepabean itu dilakukan di KPPBC Type Madya Pabean C, di Jalan Sudirman Tembilahan oleh Kaur Binops Sat Reskrim IPTU Agus Susanto dan Kanit III Sat Reskrim IPDA Agung Gunawan Putra, S.T.K., dan diterima oleh Pelaksana Pemeriksa Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan, Boy Yosua Simatupang, Selasa, 10/4/2018.

 

Adapun barang bukti yang diserahkan adalah Kapal Motor (pompong) tanpa nama sebanyak 1 (satu) unit, CPU merk HP sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit, Monitor merk HP sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit, Braket merk HP sebanyak 280 ( dua ratus delapan puluh ) unit.

 

"Penanganan selanjutnya, akan dilakukan oleh Petugas KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan", tutup AKP Adhi. (Mal/HmsPolres)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.