pilihan +INDEKS
Jaga Stabilitas Keamanan Jelang Pilkada dan Pilpres
Jakarta - Riautribune:Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Stabilitas keamanan maupun stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik, agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal.
“Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tutur Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Karena itu, Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Apakah membawa lebih banyak manfaat atau mudharatnya bagi bangsa. Terlebih beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi, bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.
“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” ujar Bamsoet. Namun demikian, politisi Partai Golkar itu berpandangan untuk Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.
“Sebenarnya dalam Undang-undang Pilkada tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung.
Akhirnya, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung,” papar Bamsoet.
Khusus menghadapi pesta demokrasi Pileg dan Pilpres yang merupakan hajatan besar Bangsa Indonesia, Bamsoet akan mengintensifkan koordinasi antara DPR RI dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian.
“DPR RI ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin,” pungkas Bamsoet
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan Desmond J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. (dpr)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.