Pansus Akan Giring ULP ke Ranah Hukum

Dibaca: 56812 kali  Kamis, 15 Oktober 2015 | 11:36:32 WIB
Pansus Akan Giring ULP ke Ranah Hukum
Ket Foto : ilustrasi internet

BENGKALIS-riautribune: Sejak dibentuk empat tahun lalu, Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (ULP) Bengkalis hanya memunculkan masalah setiap tahunnya, tanpa ada langkah perbaikan sejauh ini. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) ULP DPRD Bengkalis bertekat akan menggiring ULP Bengkalis ke ranah hukum, apabila terbukti memang ada kesalahan dalam proses lelang selama ini.

Hal itu terungkap dalam hearing (dengar pendapat, red) antara Pansus ULP dengan unsur pers yang bertugas di Bengkalis pada Senin (12/10) malam lalu. Hearing yang dipimpin langsung ketua Pansus Syahrial ST, dihadiri anggota pansus Hendri HS SAg, Nurazmi Hasyim ST, Riyanto SH, Fransiska dan Indrawan Sukmana ST. Sementara dari unsur pers diantaranya hadir ketua PWI Bengkalis Usman Malik dan belasan wartawan cetak maupun online.

Dalam pemaparannya ketua Pansus Syahrial ST mengajak media bekerjasama dalam membongkar dugaan kecurangan yang dilakukan personil ULP sejak lembaga ad hoc itu dibentuk tahun 2012 lalu. Bahkan, pansus ULP berjanji akan transparan kepada publik terkait kinerja mereka. Termasuk menggiring temuan di lapangan nantinya soal kinerja ULP ke ranah hukum untuk dipertanggungjawabkan.

“Tak ada yang kebal hukum di negara ini, apalagi hanya elemen kecil seperti ULP itu. Mereka itu sangat nakal, keras kepala dan merasa kebal hukum. Kalau nanti dalam perjalanan pansus ini bekerja ditemukan pelanggaran hukum, tentu kita akan menggiring dan melaporkannya langsung ke penegak hukum. Kalau perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Syahrial.

Kepada awak media, Pansus mengharapkan kerjasama dalam mengungkap kebobrokan ULP tidak hanya melalui pemberitaan, termasuk data-data kecurangan yang dilakukan ULP melalui kelompok kerja (pokja) yang ada. “Kawan-kawan pers kami yakin sangat tahu banyak tentang kinerja ULP, karena itulah kami Pansus mengajak duduk bersama melalui hearing ini membongkar permainan kotor ULP selama ini,” ajak Syahrial.

Sementara itu anggota Pansus lainnya Hendri HS menantang semua pihak di Bengkalis untuk bicara terbuka berikut data ULP dengan Pansus. Ia menantang seluruh assosiasi konstruksi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun insan pers untuk membeberkan data soal kinerja ULP yang kotor selama ini.

“Kepada kawan-kawan asosiasi kita tantang mereka bicara di forum resmi dengan pansus nantinya. Jangan hanya berteriak di media massa saja soal keburukan ULP tapi begitu dapat proyek langsung diam. Kami dari Pansus juga akan mengundang hearing asosiasi rekanan dan LSM dalam beberapa hari kedepan, tidak hanya kawan-kawan pers,” sambung Hendri HS.

Dalam hearing tersebut, kalangan wartawan juga menantang Pansus ULP untuk bekerja serius termasuk ending (akhir, red) dari Pansus tersebut mau dikemanakan temuan mereka. Apalagi dihadapan wartawan Pansus ULP mengaku akan bekerjasama dengan tenaga ahli, mulai dari LKPP, LPJK serta badan teknis lainnya.

Seperti dicontohkan Budi Prayitno salah seorang wartawan di Bengkalis, menyentil perilaku dari beberapa oknum personil ULP yang “kaya mendadak” begitu menjadi panitia lelang di ULP. Padahal yang bersangkutan bukan pejabat eselon di SKPD. "Semua orang tahu panitia lelang tersebut sebelum menjadi anggota ULP malahan menyewa rumah dan pakai sepeda motor. Akan tetapi tak sampai setahun langsung berubah drastis, punya mobil mewah dan rumah gedung," ujarnya.

“Kita memang menganut asas praduga tidak bersalah. Tapi Pansus ULP bisa memulainya dari sana, apakah memang betul ada uang setoran atau suap menyuap di ULP Bengkalis itu berdasarkan catatan rekam jejak personil di ULP sendiri yang banyak kaya mendadak,” tantang Budi.(afa)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.