Advertorial

Musrenbang RKPD 2019, Pj Bupati Inhil Minta Inisiatif OPD Cari Sumber Dana Lain Jalankan Program

Dibaca: 15697 kali  Rabu, 21 Maret 2018 | 17:48:37 WIB
Musrenbang RKPD 2019, Pj Bupati Inhil Minta Inisiatif OPD Cari Sumber Dana Lain Jalankan Program
Ket Foto :

TEMBILAHAN - RiauTribune: Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 yang digelar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto meminta inisiatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari sumber dana lain guna menjalankan kegiatan keprograman.

 

 

 

Bukan tanpa sebab, permintaan Pj Bupati ini ternyata didasarkan atas pertimbangan alokasi dana di APBD Kabupaten Inhil yang berkisar Rp 1,2 Trilyun per tahun anggaran relatif tidak memadai untuk meng - cover seluruh kegiatan keprograman dari masing - masing OPD.

 

 

 

Menurut Pj Bupati, sumber keuangan lain dapat diakses oleh OPD melalui Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat. Dana tersebut, imbuhnya akan dapat diperoleh dengan usaha dan kerja keras masing - masing OPD.

 

 

 

"Dari dana Rp1,2 triliun itu, tentunya hanya sedikit porsi yang bisa tertampung. Kepada OPD untuk rajin mencari dana tambahan baik ke Pemprov maupun ke Pusat," kata Pj Bupati pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, Senin (19/3/2018).

 

 

 

Selain menuntut keaktifan OPD dalam mengakses sumber dana lain, Pj Bupati juga meminta kepada OPD untuk bisa selektif dalam merealisasikan setiap kegiatan keprograman sesuai dengan skala prioritas.

 

 

 

"OPD semestinya bisa membuat skala prioritas, menentukan program mana saja yang harus diutamakan. Program dengan imbas lebih besar kepada masyarakat itu yang lebih diutamakan terlebih dahulu," pungkas Pj Bupati. (MAL/Diskominfops Inhil)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.