Ketua DPR Apresiasi Langkah Presiden Tidak Terbitkan Perppu UU MD3

Dibaca: 15302 kali  Jumat, 23 Februari 2018 | 13:42:20 WIB
Ketua DPR Apresiasi Langkah Presiden Tidak Terbitkan Perppu UU MD3
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU MD3 yang sudah disahkan di Paripurna DPR beberapa waktu yang lalu.

 

“Tidak ada kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu terhadap UU MD3 yang baru. Saya sepakat dengan presiden bahwa tidak perlu untuk dikeluarkan Perppu," ujar Bamsoet di Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2018).

 

Dijelaskannya, UU MD3 merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Meski tidak ditandatangani oleh Presiden, UU itu tetap akan berlaku sejak 30 hari disetujui dan disahkan dalam sidang paripurna.

 

Dengan tidak ditandatanganinya UU MD3 bukan berarti Jokowi tidak sepakat. Pasalnya, ada banyak UU yang berlaku secara otomatis tanpa ditandatangani oleh presiden. Bamsoet menegaskan, semua pihak yang tidak setuju dengan UU MD3 dapat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Cara itu dianggapnya lebih baik ketimbang harus menerbitkan Perppu.

 

"Siapapun yang memiliki penilaian UU itu ada penyimpangan atau tidak sesuai, ya silakan digugat di MK. MK akan melakukan uji materi apakah UU ini sesuai dengan UUD 1945 atau tidak," ujarnya. Lebih lanjut menurut Politisi dari fraksi Partai Golkar ini, Ini bukan preseden yang pertama. Sebelum-sebelumnya Undang-Undang tanpa tandatangan presiden tidak ada masalah.

 

Sebagaimana diberitakan media massa, Presiden Joko Widodo mengaku belum menandatangani Undang-Undang tersebut, ia merasa masih harus melakukan kajian, untuk mempertimbangkan pandangan masyarakat.

 

Meski demikian, Presiden Jokowi mengaku tidak akan menerbitkan Perppu sebagai jalan keluar polemiK UU MD3. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mempersilakan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang berlaku soal keberatan terhadap perundangan, yakni mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi. (dpr)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.