BPBD Riau Dapat PenghargaanTerbaik Penanggulangan Karhutla

Dibaca: 37701 kali  Jumat, 23 Februari 2018 | 09:28:11 WIB
BPBD Riau Dapat PenghargaanTerbaik  Penanggulangan Karhutla
Ket Foto :

Pekanbaru - Riautribune:Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau diberi anugerah terbaik III untuk wilayah III dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penganugerahan berlangsung di Bali, Kamis (22/2) malam oleh Presiden Jokowi.

 

"Syukur Alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan semua pihak terutama kawan-kawan dari BPBD Kabupaten/ kota se Riau. Penghargaan ini kita semua demi Riau bebas asap. Salam tangguh," ucap Kalaksa BPBD Riau Edward Sanger, Kamis (22/2) malam melalui sambungan WhatsApp.

 

Menurut Edward, sebelumnya digelar Rakor Karhutla di Istana Negara Jakarta bersama para Gubernur, Bupat dan Walikota, Pangdam Kapolda, Kapolres, Dandim dan Kepala BPBD Provinsi serta BPBD Kabupaten/kota se Indonesia. Dalam kesempatan itu, kata mantan Pj Walikota Pekanbaru ini, Presiden menekankan seluruh pihak terkait agar tetap menjaga jangan sampai terjadi lagi Karhutla yang mengakibatkan kabut asap. Apalagi tahun ini ada iven Asian Games di Jakarta dan Palembang.

 

"Saya minta kepada seluruh Gubernur serta perangkat daerah yang berkompeten dapat melakukan pengawasan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di semua daerah. Apalagi tak lama kita menjadi tuan rumah pelaksanaan event olahraga Asean Games," ujar Edward Sanger mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo. "Bapak Presiden juga mengapresiasi keberhasilan kita dalam 2 tahun terakhir menjaga, sehingga tidak terjadi kabut asap di Riau. Beliau menekankan untuk segera melakukan pencegahan awal dan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat yang ada," ujar ujarnya.***(rtc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Selasa, 04 Agustus 2020 - 13:15:56 WIB

Bambang:Perwako Jangan Mempersulit Masyarakat

PEKANBARU-riautribune: Perlu diingat, bahwa kewenangan pembentukan Peraturan Walikota (Perwako) adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda). Secara hierarki, kedudukan Perda lebih tinggi dari Perwako. Demikian diungkapkan oleh Bambang H Rumnan., SH., MH selaku Koordinator Advokasi GMMK.