Bamsoet Harap Pansus KPK 'Soft Landing'

Dibaca: 37899 kali  Senin, 05 Februari 2018 | 09:42:01 WIB
Bamsoet Harap Pansus KPK 'Soft Landing'
Ket Foto :

JAKARTA - riautribune : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini bahwa penyelesaian Pansus Hak Angket KPK akan berakhir dengan 'soft landing'. Ia meyakini, hubungan DPR dengan KPK akan membaik dengan tanggung jawab yang serupa.

"Saya berharap penyelesaian Pansus Hak Angket KPK ini bisa berakhir soft landing dan makin mendekatkan hubungan DPR dengan KPK. Karena sesungguhnya tanggung jawab kita sama, yaitu melayani dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi melalui kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (5/2/2018).

Ia menambahkan, hasil kesimpulan dan rekomendasi Hak Angket KPK dijamin tidak akan melemahkan KPK. Bahkan, Bamsoet menuturkan, DPR akan mendorong peningkatan anggaran bagi KPK khususnya pada pencegahan tindak korupsi dengan upaya sosialisasi masyarakat.
 

"DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK khususnya di bidang pencegahan melalui upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyatakat agar perilaku korupsi yang semakin masif ini bisa dikurangi," ujar politikus Golkar ini.

Selain itu, Bamsoet pun menyebut, tak ada rekomendasi Pansus KPK terkait RUU Penyadapan. Sebab, persoalan itu, kata Bamsoet, telah menjadi ranah Komisi III sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terkait soal penyadapan, di dalam laporan Pansus Hak Angket KPK itu sama sekali tidak ada menyinggung soal RUU Penyadapan dalam rekomendasinya. Karena itu sudah menjadi domain Komisi III DPR RI berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang," ujarnya.

Terakhir Bamsoet berharap agar hubungan baik DPR tetap terjaga meski mengingat masa jabatan Ketua KPK Agus Raharjo dan masa kerja DPR periode ini hampir berbarengan.

"Saya sangat berharap bisa sama-sama meninggalkan legasi yang membanggakan. Baik bagi DPR maupun bagi KPK. Sebagian dari Kami bisa saja tidak lagi berada di DPR pada periode 2019-2024 mendatang karena tidak terpilih kembali. Tapi hubungan dan komunikasi antara dua lembaga ini, KPK dan DPR tetap terjaga dengan baik," tutupnya.(dtk)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »