pilihan +INDEKS
Bamsoet Harap Pansus KPK 'Soft Landing'
JAKARTA - riautribune : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini bahwa penyelesaian Pansus Hak Angket KPK akan berakhir dengan 'soft landing'. Ia meyakini, hubungan DPR dengan KPK akan membaik dengan tanggung jawab yang serupa.
"Saya berharap penyelesaian Pansus Hak Angket KPK ini bisa berakhir soft landing dan makin mendekatkan hubungan DPR dengan KPK. Karena sesungguhnya tanggung jawab kita sama, yaitu melayani dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi melalui kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (5/2/2018).
Ia menambahkan, hasil kesimpulan dan rekomendasi Hak Angket KPK dijamin tidak akan melemahkan KPK. Bahkan, Bamsoet menuturkan, DPR akan mendorong peningkatan anggaran bagi KPK khususnya pada pencegahan tindak korupsi dengan upaya sosialisasi masyarakat.
"DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK khususnya di bidang pencegahan melalui upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyatakat agar perilaku korupsi yang semakin masif ini bisa dikurangi," ujar politikus Golkar ini.
Selain itu, Bamsoet pun menyebut, tak ada rekomendasi Pansus KPK terkait RUU Penyadapan. Sebab, persoalan itu, kata Bamsoet, telah menjadi ranah Komisi III sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Terkait soal penyadapan, di dalam laporan Pansus Hak Angket KPK itu sama sekali tidak ada menyinggung soal RUU Penyadapan dalam rekomendasinya. Karena itu sudah menjadi domain Komisi III DPR RI berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang," ujarnya.
Terakhir Bamsoet berharap agar hubungan baik DPR tetap terjaga meski mengingat masa jabatan Ketua KPK Agus Raharjo dan masa kerja DPR periode ini hampir berbarengan.
"Saya sangat berharap bisa sama-sama meninggalkan legasi yang membanggakan. Baik bagi DPR maupun bagi KPK. Sebagian dari Kami bisa saja tidak lagi berada di DPR pada periode 2019-2024 mendatang karena tidak terpilih kembali. Tapi hubungan dan komunikasi antara dua lembaga ini, KPK dan DPR tetap terjaga dengan baik," tutupnya.(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.