2018,

Pemkab Inhil Dan DPRD Komit Bersama Tuntaskan Pembahasan Ranperda Yang Tertunda

Dibaca: 15144 kali  Kamis, 04 Januari 2018 | 08:22:11 WIB
Pemkab Inhil Dan DPRD Komit Bersama Tuntaskan Pembahasan Ranperda Yang Tertunda
Ket Foto :
TEMBILAHAN - riautribune : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berkomitmen untuk bersama - sama menuntaskan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di tahun sidang 2018 yang pada tahun sebelumnya sempat tertunda.
 
Pernyataan ini diutarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin seusai menghadiri Rapat Paripurna Ke - 1 masa persidangan 1 tahun sidang 2018 di Kantor DPRD Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan, Rabu (3/1/2018) pagi.
 
Menurut Sekda, terdapat 8 (delapan) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil yang secara bertahap akan dibahas pada tahun sidang 2018. Sejumlah Ranperda tersebut, imbuh Sekda, semestinya sudah dituntaskan pembahasannya pada tahun sidang 2017. Namun, karena keterdesakan waktu untuk menyelesaikan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018, maka Ranperda lainnya urung dibahas.
 
"Kendati demikian, Ranperda APBD tahun anggaran 2018 telah rampung. Ini yang mendesak pada waktu itu. Kini tinggal lagi membahas 8 Ranperda yang belum sempat dibahas kemarin bersama DPRD," kata Sekda.
 
Sekda optimistis, 8 Ranperda yang akan dibahas pada tahun sidang 2018 akan mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil bersama DPRD sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya. (Diskominfop/Adv/Akmal)
 
Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.