Istana Pastikan Pidato Terkait Pilkada DKI Hoaks

Dibaca: 14424 kali  Rabu, 03 Januari 2018 | 08:34:50 WIB
Istana Pastikan Pidato Terkait Pilkada DKI Hoaks
Ket Foto :

JAKARTA -- riautribune : Berita bohong atau hoaks berupa pesan berantai di media sosial yang berisikan pidato Presiden Joko Widodo beredar. Kabar bohong itu berisi adanya ancaman terhadap kondisi keamanan di Tanah Air dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/1), mengatakan Istana Kepresidenan memastikan bahwa pesan berantai tersebut merupakan berita bohong (hoaks). Dalam pesan tersebut, dikatakan bahwa Presiden menyampaikan pidato di Stadion Utama Senayan di depan seratus ribu hadirin sebagai tanggapan atas maraknya aksi demonstrasi usai Pilkada DKI Jakarta.

"Perlu ditegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah menghadiri acara dimaksud apalagi menyampaikan pidato yang ada dalam pesan tersebut," sebut Bey. Ia memastikan pula bahwa penyebaran pesan berantai tersebut merupakan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan maraknya penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian. Presiden mengajak agar seluruh pihak menonjolkan nilai-nilai kesopanan dan kesantunan sebagai akar budaya masyarakat di Tanah Air.

"Marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan, yang mengandung fitnah dan kebencian di media sosial. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan dan nilai-nilai kesopanan sebagai budaya Indonesia," kata Presiden dalam beberapa kesempatan sebelumnya.(rep)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.