Pemkab Kuansing Terima Penghargaan Menteri Hukum dan HAM

Dibaca: 35475 kali  Sabtu, 23 Desember 2017 | 11:44:00 WIB
Pemkab Kuansing Terima Penghargaan Menteri Hukum dan HAM
Ket Foto :

TELUKKUANTAN - riautribune : Wakil Bupati Kuansing, Halim menerima penghargaan sebagai daerah yang minim pelanggaran HAk Azazi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Minggu (10/12/2017) lalu di Solo, saat acara peringatan Hari HAM ke 69 tingkat nasional.

Acara dipusatkan di Ball Room Hotel Sunan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Wabup Halim didampingi Asisten III, Setda Kuasing, Frederik, Kabag Hukum Setda, Muhjelan Aswan dan Kabag Humas dan Protokoler, Muradi.

Usai menerima penghargaan itu Wabup Halim mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi masyarakat Kuantan Singingi untuk selalu hidup sesuai norma-norma yang berlaku, termasuk aturan hukum dan adat istiadat yang sudah ada secara turun temurun dilaksanakan masyarakat terdahulu.

"Mari kita terus hidup rukun dan saling menghargai antara sesama. Hanya dengan hidup rukun, damai dan kebersamaan, kita akan bisa membangun Kuantan Singingi yang kita cintai ini dengan baik," Ujar Wabup Halim.(rtc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.