pilihan +INDEKS
Anggota DPR Usul Kemenaker Buat Aturan Penunjang soal Nikah Sekantor
JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi IX DPR, yang membidangi ketenagakerjaan, Okky Asokawati mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menghalalkan pernikahan di antara pegawai sekantor. Okky mendorong penerbitan keputusan Menaker demi menunjang putusan tersebut.
"Putusan MK harus dipatuhi dan mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait," ujar Okky kepada wartawan, Kamis (14/12/2017).
"Dengan cara mengeluarkan atau merevisi kebijakan yang dibuat sebelumnya agar disesuaikan dengan putusan MK. Misalnya, melalui keputusan Menaker terkait hal tersebut," imbuh Okky.
Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan ini yakin pernikahan di antara pegawai satu kantor tak akan menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan. Meski demikian, Okky mengatakan perusahaan mesti membuat aturan untuk menjaga profesionalisme pegawai mereka yang menikah satu sama lain.
"Bagi perusahaan sendiri, potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi," jelas Okky.(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.